by

Wabup SBB Harap Arah Pembangunan Desa & Kabupaten Jadi Acuan, Agar Musrembang Berkualitas

PIRU,N25NEWS.com – Wakil Bupati SBB, Timotius Akerina SE MM, Menutup kegiatan Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrembang) tingkat kecamatan, yang melibatkan kecamatan Kairatu, Amalatu dan Elpaputih yang berlangsung di Balai Desa Waimital, Kairatu, Rabu, (26/2/2020).

Hadir dalam kegiatan Musrenbang, yang mengusung tema pengembangan kompetensi SDM, infrastruktur dan nilai tamba potensi ekonomi lokal untuk penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”. Itu, Asisten I Bidang Kepegawaian dan Kesejahteraan Rakyat Setda SBB, Zeth Selanno, Para pimpinan OPD di lingkup Pemda SBB, Para pejabat kepala Desa di tiga Kabupaten tersebut bersama stafnya,Para Pengurus BPD dari masing-masing Desa.

Dalam sambutannya saat menutup kegiatan tersebut, Wakil Bupati SBB Timotius Akerina, SE MM menyatakan, arah kebijakan pembangunan Desa dan arah kebijakan dan visi misi dari Kabupaten SBB harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan, agar kualitas Musrembang sesuai dengan harapan.

Menurutnya, Hasil dari Musrembang ini akan menjadi acuan bagi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya, yakni menterjemahkan tujuan, agar pembangunan dapat berjalan secara merata di Kabupaten SBB.

Akerina Berharap, para pejabat Desa harus dapat berperan menjadi figur yang dekat dengan Masyarakat di Desanya, selain itu, para Perangkat Desa dan BPD harus dapat bekerja sama dan bahu membahu bagi kemajuan Desa.

Dalam sambutan itu, Akerina juga menyampaikan arahan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang menyatakan tidak akan segan- segan bertindak, jika ada pejabat kepala Desa yang melakukan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Bahkan menurut Wakil Bupati itu, Gubernur Maluku juga menyatakan kaget, setelah mendapat informasi bahwa, setelah peluncuran DD dan ADD ada pejabat kepala Desa yang telah membeli mobil dan motor baru untuk kepentingan pribadinya.

Karena itu, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Polres dan Kejari, adalah dalam rangka pengawasan dalam pengelolaan Dana DD dan ADD supaya bisa lebih baik dan berimbas pada kesejahteraan Masyarakat di Desa.

Karena itu, Ia berharap di tahun 2020 harus ada perbaikan dalam pengelolaan Dana DD dan ADD.

Wakil Bupati SBB ini juga menandaskan, 99 persen dalam pengelolaan Dana Desa tidak sesuai mekanisme pentahapan, karena banyak ketua BPD tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan APBDes.

Akerina juga berharap, Pejabat Kepala Desa yang PNS tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, pasalnya jika terjadi penyelewengan DD & ADD di Desa maka mereka akan menghadapi konsekuensi berlipat yakni di penjara dan dan dipecat sebagai PNS.

Reporter :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi