by

Terkait CPNS 2010, Komisi I DPRD SBB Akan Hearing Bersama Mantan Bupati & Kepala BKD

-Ragam-472 views

PIRU,N25NEWS.com -Nasib 173 CPNS SBB Formasi Tahun 2010, akan coba diperjuangkan oleh Komisi I DPRD SBB, ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara- RI, untuk itu komisi I berencana melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak- pihak yang terlibat langsung dengan kebijakan tersebut, pernyataan ini disampaikan oleh anggota komisi I DPRD SBB, Bobby Gunawan Tionotak saat ditemui di Gedung DPRD SBB, Gunung Malintang, Kota Piru, Sabtu, (29/2/2020).

“Setelah melakukan sejumlah Pertemuan, kesepakatan yang Kita ambil adalah, Kita harus bertemu dengan Mantan Bupati SBB, Jacobus Frederik Puttileihalat dan Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Judith Tauran yang terlibat langsung saat kebijakan tersebut bergulir,” ungkap Tionotak.

Menurut Tionotak, setelah melakukan pertemuan dengan para CPNS 2010 tersebut, pihaknya juga telah bertemu dengan Bupati SBB, Drs Moh Yasin Payapo, alhasil, meskipun mengapresiasi langkah DPRD SBB untuk mencari solusi terhadap permasalahan itu, Payapo juga ingin pastikan jumlah CPNS 2010 yang masih aktif.

Tionotak menandaskan, menurut hasil on the spot komisi I DPRD ke tiap Dinas, angka yang tadinya 191 orang mengerucut menjadi 173 orang, pasalnya ada CPNS yang telah lulus tes CPNS tahun berikutnya, ada yang sudah meninggal dan ada juga yang sudah tidak aktif lagi.

Persoalan CPNS SBB 2010 ini mengemuka, ketika Pemda SBB dikala itu mengumumkan hasil tes CPNS 456 orang lolos, tetapi belakangan yang diangkat menjadi PNS hanya 265 orang.

Sementara 191 orang tersisa yang tidak diangkat sebagai PNS, dijadikan tenaga kontrak dengan surat perjanjian kerja yang cukup mengikat, yakni para CPNS itu tetap dikontrak hingga diangkat menjadi PNS.

Menurut Tionotak surat perjanjian kontrak itu, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah SBB yang dijabat oleh Mansur Tuharea SH.

Disinggung mengenai upaya DPRD SBB untuk memperjuangkan ke 173 CPNS 2010 itu ke KemenPAN, Tionotak menyatakan, akan berupaya mengusung mission imposibble memperjuangkan Mereka sebagai PNS, tetapi jika tidak terpenuhi maka akan dicari solusi untuk persoalan tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, besarnya Anggaran Daerah yang dialokasikan untuk membayar gaji CPNS tersebut setiap tahunnya berjumlah Rp 3,4 Milyar dengan jumlah nominal perorang Rp 1,5 Juta perbulan.

Karena itu Tionotak berharap, para CPNS itu benar- benar aktif di Dinas masing-masing “karena itu kemarin Kita on the spot untuk memastikan Mereka aktif nggak, karena selama ini anggaran daerah yang dipakai untuk membayar gaji Mereka” Tandasnya.

Reporter :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi