by

Soal Investasi Tambang Marmer di Taniwel, Atapary Minta Pemda Jangan Lagi Gunakan Cara Kuno Harus Ada Bantalan Hukum Lindungi Hak Adat

-Politik, Ragam-1,023 views

WAISAMU,N25NEWS.com -Anggota DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary SH MH meminta Pemda SBB untuk tidak lagi menggunakan cara – cara kuno untuk memasukan investasi di Kabupaten SBB, tanpa ada bantalan hukum bagi Masyarakat adat.

Atapary yang ditemui di Waisamu, Senin, (19/10/2020) menyatakan, dirinya pernah menyampaikan kepada Pemerintah Daerah bahwa, sebelum masuknya investasi di Kabupaten harus ada kebijakan bantalan hukum agar minimal tanah- tanah milik masyarakat adat ini benar- benar terlindungi.

“Undang – Undang Desa Tahun 2014 sudah menyatakan secara tegas bahwa, di setiap Desa punya Badan Ekonomi atau unit usaha yang diatur setara dengan Undang – Undang perusahaan, seperti CV, PT dll, yakni ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mestinya Pemda Kabupaten SBB memasukan investasi di Daerah, Mereka harus melakukan penguatan terhadap BUMDES- BUMDES Itu, dahulu ” jabar Atapary
Anggota DPRD Maluku Dapil SBB ini menandaskan, dengan melakukan penguatan terhadap BUMDes di Desa maka ketika investasi masuk ke suatu Wilayah di SBB, saat Mereka ( Investor) membutuhkan tanah Masyarakat, maka tanah itu tidak lagi terdaftar atas Hak Guna Usaha ( HGU) Perusahaan, tetapi tanah tersebut didaftarkan sebagai milik BUMDes.

Pasalnya bisanya pada saat perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi, maka tanahnya masih tetap menjadi tanah milik Masyarakat bukan menjadi tanah negara yang secara otomatis Masyarakat akan kehilangan hak atas tanahnya.

“Mestinya kalau Pemerintah Kabupaten cerdas, jauh sebelumnya, Mereka(Pemda )sudah buat perlindungan dengan bantalan hukum dalam bentuk Perda untuk bagaimana join investasi, model seperti ini di beberapa daerah dilakukan seperti itu, , sehingga kalau investasi masuk bukan hanya Investor dan Pemda yang diuntungkan tetapi Masyarakat juga yang diuntungkan’ urai Legislator dari Fraksi PDIP ini.

Menurut Atapary, jika Pemda telah menyiapkan bantalan hukum dengan melibatkan Masyarakat sejak awal, maka dirinya menjamin tidak ada polemik penolakan investasi dari Masyarakat, karena Mereka sudah dilibatkan sejak awal dalam skenario Join Investasi tersebut.

Selain itu, Menurut Atapary penolakan Masyarakat atas rencana dibukanya tambang Marmer di Taniwel, juga karena Masyarakat masih trauma dengan masuknya perusahaan CV Titian Hijrah di Elpaputih pada masa sebelumnya, dimana imbasnya tidak ada manfaat untuk kepentingan Masyarakat,malahan yang diterima Masyarakat adalah dampak lingkungan, sosial dan ekonomi seperti patahnya jembatan Tala dan Banjir Bandang, sementara janji untuk perkebunan Kopi dan Kakao tidak terealisir.

” Untuk Tambang Marmer di Taniwel, bisa Kita bayangkan lahan seluas 2400 Hektar, itu pasti ada tanaman-tanaman Masyarakat yang kena gusuran, padahal tanaman – tanaman Masyarakat ini adalah investasi yang jauh sudah ada sebelum tambang ini ada, mestinya Pemda ini harus melihat perkebunan Masyarakat ini sebagai investasi original yang dibangun oleh masyarakat,” ungkapnya.

Atapary menyatakan, sudah saatnya Pemda SBB merubah paradigma berpemerintahan di tingkat Kabupaten, sehingga Masyarakat akan nyaman dengan masuknya investasi dan Investor yang masuk juga punya kepastian berusaha.
Penulis : Nicko Kastanja
Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi