by

Siap Perjuangkan Penaikkan Status Desa Di Dusun Samasuru, Komisi I DPRD SBB Kritik Pemda Malteng Belum Kembalikan Aset SBB

PIRU,N25NEWS.com – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tokoh Masyarakat Dusun Samasuru dan Pemerintah Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I , Gedung DPRD SBB, Gunung Malintang , Kota Piru, pada Senin, (10/08/20).

Persoalan yang dibahas dalam RDP kali ini adalah, Masyarakat Samasuru mempersoalkan mengenai masalah status Negeri Samasuru yang masih menjadi Anak Dusun dari Desa Elpaputih, Masyarakat Samasuru tersebut kemudian ingin memekarkan anak Dusunnya itu menjadi Desa.

Selain itu ada juga persoalan pendidikan dan masalah Kamtibmas yang terjadi di Anak Dusun yang berada di Desa Elpaputih, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Hadir dalam kegiatan itu ,Ketua Komisi I , Jamadi Darman, beserta anggota, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Pemda SBB, Drs James Kapuate, Camat Elapaputih, Julius Nahuway beserta para tokoh Masyarakat Elpaputih.

Ketua Komisi I DPRD SBB, Jamadi Darman yang ditemui usai RDP tersebut mengungkapkan, kedatangan para tokoh Masyarakat Dusun Samasuru ini, pada prinsipnya adalah untuk mempertegas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten SBB, bahwa sebelum ada Desa Elpaputih Negeri Samasuru telah terbentuk terlebih dahulu.

” Karena besar keinginan Dusun Samasuru untuk bisa dimekarkan menjadi Desa atau Negri, oleh karena itu, Kami dari komisi satu akan memfasilitasi dan sudah membicarakan dengan Kabag Pemerintahan, Pak James Kapuate dan beliau sudah menyampaikan syarat-syarat untuk Penaikkan status dari Dusun menjadi Desa” jelas Jamadi.

Jamadi juga menambahkan, terkait masalah Pendidikan di Desa Elpaputih seperti yang disampaikan Masyarakat Samasuru tersebut akan diselesaikan pasalnya , hingga saat ini status guru dan sekolah yang berada di Desa Elpaptih masih di bawah Pemerintah MalukuTtengah yang berarti bahwa Penyelesaian Pengalihan Aset daerah (PPAD) dari Kabupetan Maluku Tengah ke Kabupaten SBB masih dipertanyakan.

“Seharusnya kan pada saat penyerahan dari Kabupaten Maluku Tengah kepada Kabupaten SBB, segala bentuk pemerintah dan aset dari desa induk harus diserahkan sepenuhnya kepada Kabupaten SBB, termasuk PPAD pendidikan itu, namun sampai detik ini juga belum, itu yang mejadi persoalan disana” tandas Jamadi.

Terkait persoalan status dusun Samasuru menjadi Desa, komisi I DPRD SBB menganjurkan untuk Masyarakat Samasuru membentuk Panitia Persiapan Pemekaran Desa, sehinggap bisa diteruskan ke Pemda, namun Permintaan itu harus juga meminta persetujuan dari Desa Induk .

“Apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi menurut undang-undang yang berlaku, dan untuk masalah pendidikan, maka Kami Komisi I DPRDkabupaten SBB akan membawa dan mendiskusikan dengan komisi II sebagai komisi yang menangani masalah pendidikan di SBB”.

Reporter :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi