by

Sebut Tidak Ada Negeri atau Desa Samasuru, BPD Elpaputih Nyatakan Pemerintahan Negeri Samasuru Tidak Sah

-Ragam-598 views

PIRU,N25NEWS.com -Keinginan Masyarakat Samasuru yang ingin bergabung dengan SBB kelihatan akan menempuh jalan berliku, pasalnya setelah aktifitas kelompok ini dinilai ilegal oleh kelompok Masyarakat Samasuru pro Malteng kini Mereka dihadapkan dengan Masyarakat Elpaputih yang menyatakan Negeri Samasuru tidak memiliki pemerintahan yang sah.

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Elpaputih, Ronny Latekay saat ditemui usai melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) antara Komisi I DPRD SBB dengan Masyarakat Elpaputih, pada Kamis, (27/8/2020). mengungkapkan, Pemerintah Negeri Samasuru adalah sebuah rekayasa pembohongan publik pasalnya secara de facto maupun de jure tidak ada.

Karena itu Latekay menambahkan Samasuru tidak difasilitasi oleh Dana Desa(baik ADD maupun DD)karena tidak memiliki status pemerintahan yang diakui secara Nasional.

Ia menambahkan pejabat Samasuru adalah seorang Petani yang sudah mengantongi SK selama 14 Tahun.

“hari ini berdasarkan Undang – undang Desa No 6 Tahun 2017 semua Pejabat Pemerintah Desa, dari Pegawai Negeri Sipil , itu membuktikan bahwa Pejabat Samasuru yang seorang Petani tidak bisa mengantongi Dana Desa, itulah alasannya, mengapa Desa itu tidak terdaftar secara resmi, karena tidak memiliki register dan tidak punya NIPD” sindir Latekay.

Sekretaris BPD Elpaputih itu menyatakan terkait dengan pengurusan masalah kependudukan Masyarakat Samasuru mengurus di Desa Elpaputih ataupun Desa lain di sekitar seperti Sahulau, Liang, Waraka bahkan sampai ke Waipia.

Terkait klaim Negeri Samasuru di Malteng, Latekay menyatakan dirinya sudah pernah dalam klarifikasi bersama Pemerintah yang namanya Pemerintah Samasuru di dalam dalam Keputusan Presiden (Kepres ) tentang Maluku Tengah ternyata tidak bisa dibuktikan,

Bahkan menurut Latekay, sanggahan yang disampaikan bahwa Samasuru masuk wilayah Maluku Tengah berdasarkan Perda No 12 Tahun 2010, ternyata secara legitimasi Perda tersebut belum diketahui Pemerintah.

” Kalaupun itu ada, meski Katong Masyarakat awam tetapi Katong juga mengetahui perjalanan sebuah Ranperda menjadi Perda, kalaupun itu sudah diperdakan dan legitimasi Negeri Samasuru itu ada, yang menjadi tanda tanya adalah sampai hari ini Masyarakat Samasuru sendiri tidak mengantongi KTP Desa Samasuru”tegasnya.

Selain itu, Menurut Latekay, kalau dicari di Kabupaten Maluku Tengah tidak ada yang namanya Desa Samasuru, karena Mereka masih berjalan dengan status lama Negeri Samasuru yaitu Desa Sapaloni, karena itu, kalau ada statement dari seorang Pejabat yang menyatakan Dia seorang pejabat Negeri Samasuru, maka legalitasnya tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Reporter :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi