by

Prioritaskan 3 Agenda Jelang Akhir Jabatan, Akerina Nyatakan Soal Penetapan Perda Negeri Adat, Fakultas Hukum Unpatti Akan Dilibatkan

PIRU,25NEWS.com – Pelaksana Harian Bupati SBB, Timotius Akerina SE MM menyatakan ada tiga persoalan yang menjadi fokus Pemerintahannya di di akhir masa jabatan ini, yakni Pilkades serentak di Kabupaten SBB, Penetapan Perda Negeri Adat dan APBD Perubahan 2021.

” Hari ini Saya ke DPRD, setelah itu lakukan pertemuan dengan Para Penjabat Kepala Desa dan Camat dan terakhir lakukan pertemuan dengan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD), Badan dan Biro di lingkup Pemda SBB, tujuannya adalah menyampaikan pikiran- pikiran besar Saya, sebelum akhir masa jabatan ” ungkap Akerina saat ditemui sejumlah awal media di pelataran Kantor Bupati SBB, Desa Morekau, Kota Piru, Senin, (9/8/2021).

Menyingung soal Penetapan Perda Negeri Adat yang hingga saat ini masih menghadapi kendala untuk penetapannya, Akerina mengungkapkan, pihaknya masih mencari solusi untuk proses penetapan Perda Negeri tersebut, salah satunya adalah melakukan konsultasi dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
” Kira- kira apa yang menjadi sumbatan sehingga Perda ini tidak tuntas ” cetusnya.

Seperti diketahui Penetapan Perda Adat ini sudah melalui proses yang panjang, semenjak Duo Yakin ini memulai masa pemerintahannya di kabupaten SBB di pada Tahun 2018, saat itu lewat kajian akademis Para Ahli Universitas Pattimura Lewat Yayasan t Payung Teduh kemudian ditetapkan 11 indikator Desa adat.

Belakangan penetapan 11 indikator Desa adat ini tidak dapat mengerucutkan persoalan, Penetapan Desa adat, tetapi malah muncul lagi persoalan baru, misalnya banyak Negeri adat yang mengklaim dirinya sebagai Negeri Adat, tetapi tidak dapat memenuhi 11 unsur indikator Desa adat tersebut.

Karena itu, pihak Pemda SBB lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mencoba mencari solusi atas persoalan tersebut, yaitu dengan menyatakan bahwa 11 Indikator Desa Adat hasil kajian tersebut hanya menterjemahkan 5 syarat yang telah ditetapkan didalam Permendagri No 52 Tahun 2014 yakni Sejarah Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, Hukum Adat, Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Tetapi hingga saat ini Perda Penetapan Negeri adat di Kabupaten SBB masih tetap tidak dapat terselesaikan, karena PLH Bupati SBB, Timotius Akerina SE MM,ingin meretas jalan bagi penuntasan Penetapan Perda Negeri Adat tersebut di masa tenggat waktu 9 bulan ini, mudah- mudahan upaya ini bisa tercapai.
Selain itu, Persoalan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang juga menjadi konsern Pemerintahan Akerina di akhir jabatan , karena itu pihaknya juga ingin mencari solusi agar pesta Desa Demokrasi tingkat Desa dapat dilaksanakannya dengan lancar, tanpa hambatan tidak seperti yang dihadapi saat ini.

Bahkan Akerina cukup optimis dapat menuntaskan beberapa Persoalan tersebut karena pada saat Rapat di DPRD Kabupaten SBB dirinya telah menyampaikan tiga Agenda prioritas tersebut dan mendapat dukungan yang luar biasa dari Legislator di Gunung Malintang tersebut.

Reporter : Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi