by

Payapo Komentari Pasca Di Hentikannya Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi ADD Yang Melibatkan Dirinya Oleh Polda Maluku

-Ragam-592 views

PIRU,N25NEWS.com-Pasca dihentikannya penyelidikan perkara dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) 92 desa Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) oleh Ditkrimsus Polda Maluku membuat  Bupati SBB Yasin Payapo angkat bicara.

“Terkait berita pemotongan ADD untuk Pesparawi tahun 2017 lalu,saya mau katakan jangankan saya ambil,lihat pun tidak dan 1 sen pun tidak pernah dipotong,”ungkap Payapo kepada awak pedia di Piru belum lama ini.

Dijelaskannya,awalnya kasus ini diusut,namun dalam perkembangannya tidak ditemui adanya dugaan tindak pidana yang merugikan negara.Selain itu,kata dia pemotongan ADD itu merupakan imbas dari adanya pemotongan Pagu anggran DAU di Kementerian Keuangan RI.

“Kalau tidak salah media yang keluarkan berita ini sebanyak 8 kali pemberitaan.Sekembalinya saya dari Ambon,langsung membentuk tim pengacara yang langsung bekerja,namun media tidak memuat berita klarifikasi ini dan kalau mereka muat beritanya terkesan asal-asalan,”kata Payapo.

Adapun,dirinya sempat meminta kepada media untuk mengecek kebenaran terkait dengan pemotongan ADD ini ke Kementerian Keuangan RI,namun setelah dicek ternyata tidak ditemui pelanggaran.Selain itu,kata Payapo ia bahkan meminta inspektorat untuk memeriksa dirinya,namun juga tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang media gembor-gemborkan.

#BeritaFullKabSBBPasca dihentikannya penyelidikan perkara dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) 92 desa…

Dikirim oleh n25news.COM pada Sabtu, 28 Maret 2020

“Pemberitaan secara masif oleh media ini,membuat saya dan keluarga sangat terganggu.Olehnya saya meminta kepada tim pengacara untuk melaporkan media yang telah memberitakannya ke Dewan Pers sebanyak dua kali dan meminta untuk saya hadir,namun media yang bersangkutan tidak hadir,”terang Payapo.

Adapun,hasil dari laporan ke Dewan Pers itu,maka diputuskan media yang bersangkutan harus membuat berita klarifikasi dan permohonan maaf sebanyak 6 kali kepada Bupati dan keluarganya.Namun sampai hari ini berita klarifikasi dan permohonan maaf tidak dibuat.

Lebih lanjut,Payapo mengatakan,permasalahan ini sejujurnya sangat menyudutkan dirinya,bahkan ia menilai seharuanya masalah tersebut masuk dalam ranah pidana dan lanjutnya,jika tidak maka pihaknya meminta ganti rugi sebesar Rp.500 juta.Namun sang Bupati tidak menginginkannya,ia hanya berharap mereka (media) sadar dan pulikan nama baiknya.

“Saya hanya minta mari kita sadar bersama.Nah kalau toh daerah yang saya pimpin dan amanah yang saya pegang ini,saya lakukan salah,maka sudah barang tentu saya boleh disudutkan seperti ini,”jelas Payapo.

Selain itu,kata Payapo Pemda SBB dalam menata kelolah pemerintahan berhasil memberikan tren posetif.Hal itu terlihat dari indikator kemajuannya seperti daerah dari disklamer ke WDP,kemudian pantauan Ombutsman Pemda SBB berhasil keluar dari zona merah ke zona kuning.

“Untuk diketahui juga kita berhasil pada sistem akuntabilitas kinerja (SAK),selain itu,kita sebelumnya tidak pernah diundang,namun sekarang diundang,nilai daerah kita kan C,walaupun itu masih standar tapi kita naik sama dengan daerah-daerah yang lain.Bahkan ada daerah lain nilai hanya B seperti Maluku Tengah,jadi ada kemajuan seluruh komponen menyangkut perkembangan itu ada,”tandas Payapo.

Reporter : Nicko Kastanja

Editor         : Aris Wuarbanaran

Comment

Direkomendasi