by

Papilaya Minta Bupati SBB Kenakan Sanksi Administratif, Bagi ASN Dan Kepala OPD yang Bandel

-Ragam-533 views

PIRU,N25NEWS.com -Permintaan agar Bupati SBB, Drs Moh Yasin Payapo M Pd memberikan sanksi tegas kepada para ASN dan Kepala OPD yang membandel, karena tidak mengindahkan Surat Edaran Bupati SBB No 800/286 tentang larangan melakukan perjalanan keluar Daerah /Mudik di masa Pandemi Corona ini, disuarakan oleh salah satu tokoh masyarakat SBB, Rocky Papilaya.

Papilaya yang ditemui di Cafe Mappacora, Piru, Selasa, (2/6/2020) menyatakan, Bupati SBB harus mengambil langkah tegas terhadap sikap pembangkangan yang dilakukan oleh para ASN tersebut.

” Entah dalam bentuk apa, tetapi harus sesuai dengan regulasi karena perintah Pak Bupati lewat Surat Edarannya adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, bisa saja contoh seperti itu ditiru oleh pegawai lain sehingga langkah Pak Bupati menjadi blunder” ungkapnya.

Menurutnya, langkah tidak terpuji yang dilakukan oleh Para ASN dan Kepala OPD tersebut dianggap riskan, pasalnya Pandemi Covid- -19 ini tidak diketahui kapan bisa berakhir, bahkan untuk Kabupaten SBB ada tren peningkatan.
Papilaya mengapresiasi langkah Bupati SBB, Drs Moh Yasin Payapo ketika menutup pintu- masuk dan keluar di Kabupaten SBB, tetapi ketika beberapa ASN dan Kepala OPD malah melakukan hal yang bertentangan dengan perintah Bupati ini, maka akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintahan duo Yasin Payapo dan Timotius Akerina

“Nanti pandangan Masyarakat terhadap pemerintahan di SBB bagaimana?” cetusnya.

Menurut Papilaya, seharusnya Pejabat Pemda SBB harus mengikuti Surat Edaran Bupati SBB, pasalnya Surat Edaran tersebut berdasarkan Protap dari Gugus Tugas Tim Penanganan (Covid-19) Pemerintah Pusat.

“Ketika Surat Edaran yang mendukung Protap itu diabaikan, maka Pejabat di Pemda SBB telah memberikan teladan yang buruk kepada Masyarakat” ungkapnya.

Dari telusuran informasi ada enam kepala OPD di Pemda SBB yang melanggar aturan Surat Edaran Bupati tersebut, para ASN itu berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Reporter :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi