by

Lengserkan Pejabat, Pelaksanaan Pilkades Serampak Termasuk Agenda Pembentukan Negeri Adat

-Pemerintahan-1,148 views

PIRU,N25NEWS.com – Dengan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa secara serempak di kabupaten SBB, bukan berarti Desa-Desa tersebut tidak lagi masuk dalam target ditetapkan menjadi Negeri Adat, sehingga meskipun Desa-Desa tersebut melakukan Pemilihan Kepala Desa tetapi pada saatnya akan dilakukan peralihan kepemimpinan dari Kepala Desa ke Raja, Pernyataan ini diungkapkan oleh Kadis Pembedayaan Masyarakat Desa, Moksen Pellu yang ditemui di sela-sela perhalatan Pameran Pembangunan SBB di Gedung Hatutelu, Piru, Pada Senin,(13/1/2020).

Ditambahkan Pellu, Pemilihan Kepala Desa adalah proses peembentukan kepemimpinan yang definitif di Desa, pasalnya saat ini dari 92 Desa di Kabupaten SBB, 86 Desa dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa.

Karena itu, sebenarnya pemilihan Kepala Desa adalah merupakan bagian dari Pembentukan Pemerintahan Adat di Negeri- Negeri, pasalnya dengan Pilkades secara serempak akan melengserkan kepemimpinan Pejabat Kepala Desa ke Kepala Desa Definitif.

Pellu menyatakan, penentuan 51 Desa di SBB untuk ikut serta dalam ajang pemilihan Kepala Desa pada bulan Februari 2020 adalah, dilakukan atas pertimbangan yang matang yakni dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setemoat, dengan melibatkan tokoh Masyarakat dan tokoh agama yang merupakan representasi dari Masyarakat Desa setempat.

Kadis PMD SBB ini juga mengungkapkan, komitmen Pemkab SBB untuk pembentukan Negeri adat di Kabupaten ini sangat kuat, hal ini terbukti dengan adanya Perda tentang Negeri dan Saniri Negeri hanya saja belum adanya Perda Penetapan Negeri Adat.

Menurutnya, ketika telah disahkannya Penetapan Negeri Adat, setelah itu baru dapat dilakukan Pemilihan Raja yang berasal dari Soa Parentah.

Pellu juga menepis polemik yang berlangsung di Masyarakat, bahwa Pemilihan Kepala Desa, menggugurkan upaya Desa menjadi Negeri Adat, pasalnya dalam Permendagri Perubahan Desa menjadi Negeri Adat berdasarkan 5 Indikator diantaranya Memiliki Hak Ulayat, Ada Pemerintahan secara Adat, Memiliki Agenda Adat, Hukum Adat.

Reporter :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi