by

Lakukan Pengiriman Material Secara Ilegal Ke Halmahera, DPRD SBB Hentikan Aktifitas PT Mutu Utama Kontruksi

-Hukrim-576 views

PIRU,N25NEWS.com -Perusahaan pengolahan batu pecah (split stone ), yang bernama PT Mutu Utama Kontruksi yang beroperasi di Kecamatan Taniwel melakukan tindakan ilegal dalam operasinya, yakni penjualan bahan baku keluar Daerah tanpa seijin Pemerintah Daerah setempat maupun Pemda SBB.
Dari informasi yang dihimpun, perusahaan yang bernama PT Mutu Utama Kontruksi itu, melakukan dua kali pengiriman bahan baku ke Halmahera dalam volume yang mencapai ribuan kubik.

Ketua Komisi III DPRD SBB, Abu Silawane, S Sos, M Si. saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat di ruang komisi DPRD SBB, Gunung Malintang, Piru, pada Jumat, (13/3/2020) menyatakan, sebelumnya komisi III DPRD SBB melaksanakan peninjauan kelapangan, setelah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjualan bahan baku oleh PT Mutu Utama Kontruksi ke luar daerah.

Setelah itu, komisi III DPRD SBB melakukan komunikasi dengan perusahaan tersebut, terkait dengan perijinan dan pelaksanaan kewajiban pajak dan retribusi dari perusahaan kepada Desa setempat.

Menurut Silawanne, saat Rapat Dengar Pendapat terungkap keanehan, pasalnya perusahaan itu tidak membayar Iuran dan Pajak, selain itu ijin dari Perusahaan itu juga kabur.

Karena itu, Komisi III DPRD SBB kemudian memutuskan untuk menutup sementara aktifitas perusahaan,hingga pihak perusahaan menyelesaikan kewajiban pembayaran retribusi dan pajak Mereka.

Dijelaskan, jika dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan tetap masih membandel dan tidak memenuhi tuntutan pembayaran pajak, maka perusahaan tersebut harus angkat kaki dan tidak boleh melakukan aktivitas di wilayah Seram Bagian Barat terutama di Kecamatan Taniwel, tepatnya di Desa Hulung.

Silawane menambahkan, jika perusahaan tidak mentaati perjanjian yang ditetapkan , maka PT Mutu Utama Kontruksi juga berpotensi dikenakan diproses hukum, karena telah merugikan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil Retribusi dan Pajak diperuntukkan bagi Kesejahteraan dan kemashalatan umat” tuturnya.

Terkait kerugian dari Daerah akibat perbuatan perusahaan itu, Meski DPRD belum sempat merincikan jumlah kerugiannya , tetapi Silawanne menandaskan jumlah kerugian sangat besar, mengingat pihak Perusahaan selain belum membayar retribusi material yang di kirim keluar Daerah, Mereka juga belum membayar pajak atas material yang diambil setiap kali dari kali di Desa Hulung tersebut.

Akhirnya Pihak Perusahaan yang diwakili oleh Kepala Personalia dan Umum PT Mutu Utama Kontruksi, M. Zulkifly. Soamole, menandatangani Surat Pernyataan yang berisi 8 Butir kesepakatan.

Rapat Dengar Pendapat itu, dihadiri oleh pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD SBB, sementara dari pihak Pemda SBB diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ir M Tuasuun, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs Paulus C.Pical M Si, Pejabat Desa Hulung, Aprilna Tamaella S KM, Sementara Pihak Perusahaan PT Mutu Utama Kontruksi diwakili oleh Kepala Personalia dan Umum, M Zulkifli Soamole berserta dua orang stafnya.

Reporter : Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi