by

Lakukan Pemecatan Perangkat Secara Improsedural, Mantan Pejabat Waipirit Tabrak Undang Undang

-Hukrim-194 views

WAIPIRIT,N25NEWS.COM – Kebijakan Mantan Pejabat Desa Waipirit, Jevry Badar yang memecat Kepala Urusan Kemasyarakatan, Sammy Jacky Luhukay SH pada Tahun 2017 lalu menuai kontroversi.

Pasalnya.kebijakan diambil orang nomor satu di Desa Waipirit itu,tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena melanggar sejumlah mekanisme.
Sammy Jacky Luhukay yang ditemui di Pelabuhan Waipirit, Senin, (26/8/2019 )mennandaskan, diduga karena basic Badar yang bukan orang Pemerintahan sehingga tidak paham aturan tentang Desa dan aturan pelaksana pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa.

“yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 pasal 5 & 6 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Desa,”jelas Lihukay.

Selain itu menurut Luhukay, Kebijakan mantan Pejabat Desa Waipirit telah melanggar Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,”ironisnya Peraturan ini tidak dikuasai oleh Pejabat Kepala Desa di Waipirit maupun Pejabat Kades lainnya di hampir semua Desa dan Negeri di Kabupaten SBB ini” imbuh Luhukay.

Bahkan menurut Luhukay, pergantian dirinya tidak melalui rekomendasi dari Camat Kairatu yang saat itu dijabat oleh Sarah Petronella Serpara BA.

Karena itu Luhukay mengungkapkan syarat pemberhentian perangkat Desa menurut Permendagri No 83Tahun 2015, Juncto Permendagri No 67 Tahun 2017 maupun UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, untuk mengganti atau memberhentikan perangkat Desa dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa jika perangkat tersebut, a)meninggal dunia, b)Permintaan Sendiri c)Diberhentikan.
Pada poin c)Diberhentikan terdiri dari 4 poin yakni, 1)berusia lebih dari 60 Tahun, 2)Terpidana, 3)Tidak layak lagi disebut Aparatur Desa, 4)Menyalahi peraturan Perundang-undangan.

Karena persoalan ini, maka Luhukay menyatakan sangat berkeberatan dengan kebijakan Mantan Pejabat Waipirit yang melakukan pemecatan dirinya secara sepihak dan melanggar Undang-Undang, karena itu, Ia kemudian berkoordinasi dengan Camat Kairatu saat ini, Safry Tutupoho. SE agar dapat melakukan pemanggilan terhadap Mantan Pejabat Waipirit dan aparaturnya sehingga dapat mengklarifikasi pemecatan dirinya.

Luhukay juga mengungkapkan terkait persoalan ini Ia juga telah melakukan Pelaporan kepada Kanit Tipikor Polres SBB, Robby Alfons pada Minggu Pertama Bulan ini.

Alasan Saya melaporkan ke Tipikor karena hak saya yang dibayarkan lewat ADD maupun DD adalah anggaran yang dikucurkan oleh Negara untuk membiayai kegiatan Pejabat maupun aparatur Desa,”Maka dari itu Saya melapor ke Tipikor karena hak Saya selama ini di bayar ke Siapa atau dipergunakan untuk apa?”tanya Luhukay.
Reporter :Nicko Kastanja
Editor : Tim

Comment

Direkomendasi