by

Kadis PMD Sebut Pergantian Perangkat Desa Waisala Tidak Sesuai Undang -Undang

-Ragam-791 views

PIRU,N25NEWS.com – Pergantian tujuh perangkat Desa yang dilakukan pejabat Desa Waisala, Rudi Umasugi tidak memiliki dasar hukum, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017, pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa( PMD) SBB, Moksen Pellu S.Pi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, (30/3/2020).

Menurut Pellu, pergantian melalui SK Pejabat Waisala No 141/01/D.WSL/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 itu, tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena pergantian perangkat Desa tersebut tidak melalui rekomendasi tertulis dari Camat Waisala.

Selain itu juga, pergantian itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam No 67 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, Pemberhentian perangkat Desa hanya dapat dilakukan jika, yang bersangkutan meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
Untuk poin diberhentikan kriterianya adalah, usia diatas 60 Tahun, terpidana berdasarkan keputusan pengadilan, berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa karena melanggar peraturan.

Menurut Pellu, saat dirinya melakukan konfirmasi kepada tujuh perangkat Desa Waisala tersebut, ketujuh perangkat Desa tersebut tidak memenuhi ke empat kriteria tersebut.

“Dong pung umur masih belum 60 Tahun, dan tidak bikin salah apa-apa, karena itu Saya anggap Surat Keputusan ( SK) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.” cetusnya.

Sesudah itu, Pellu mengungkapkan dirinya langsung menerbitkan surat Dinas PMD SBB bernomor 140/81, dengan maksud untuk menindaklanjuti SK yang telah melanggar peraturan tersebut untuk memperbaiki, karena pergantian perangkat Desa harus disertai dasar yang kuat.

Meski mengakui bahwa Pejabat Desa memiliki wewenang untuk menggangkat dan memberhentikan perangkat Desa, tetapi Menurut Pellu tidak bisa dilakukan begitu saja, karena semua itu ada aturannya.

“Oleh sebab itu, Surat Dinas PMD SBB itu diterbitkan bukan berkmaksud untuk pembatalan SK Pemberhentian tetapi untuk menjelaskan semua aturan,” urainya.

Pellu juga menyoroti, jumlah perangkat Desa harus sesuai dengan aturan yakni hanya tujuh orang, tetapi saat pergantian menjadi 10 orang, karena itu didalam aturan tidak ada staf kebersihan, staf trantib dan Bendahara karena yang jadi Bendahara adalah Kaur Keuangan.

“Kita ini berada di dalam Negara dan Negara ini hukumnya jelas” tegasnya.

Menurut Pellu, persoalan yang terjadi di Waisala telah diketahui sebelumnya, dimana Pejabat Kepala Desa tidak sejalan dengan Perangkat Desa yang lama, karena itu menurutnya solusinya adalah perangkat itu diberikan tugas, kalau tidak dikerjakan baru dapat dilakukan pemecatan karena dasarnya hukumnya ada,sehingga dianggap memenuhi persyaratan.

Satu hal lagi menurut Pellu, dari segi rasionalitas pergantian langsung tujuh perangkat Desa bisa menyebabkan ketimpangan dalam Pemerintahan Desa.

“Sekarang yang jadi persoalan adalah, apakah orang-orang yang mengganti ini dapat langsung bisa bekerja sesuai dengan sistem yang ada, ingat pengelolaan Dana Desa itu pake sistem ya.”ingatkan Pellu.

Pellu kembali menegaskan, sebagai pimpinan jika anak buah melanggar aturan maka tugasnya adalah, menyuruh memperbaiki bukan membatasi wewenang Pejabat Kepala Desa.

Dari informasi yang dihimpun ketujuh Perangkat yang diganti adalah, Norman Mahulau (Sekretaris), Ahyat Lisaholith (Seksi Pemerintahan), Jasman Wance ( KU Keuangan ), Gani Suneth (Seksi Pembangunan), Island Kalidi (Perencanaan ), Hanawa Umasugi( Administrasi Umum), Muhamad Suratman(Seksi Pelayanan), sementara Penggantinya adalah Sapri Kasturian(Sekretaris) , Ridwan Kasturian(Seksi Pemerintahan), Rudia Majid(KU Keuangan ), Nasar Wance(Seksi Pembangunan ), Hasim Lawako( Perencanaan), Lutfy Koly(Administrasi Umum), Nur Fadila Umasugi (Seksi Pelayanan ), Husni Samal (Staf Trantib), Sunarti Kasturian (Bendahara), Rais Kasturian (Staf Kebersihan).(

Reporter :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi