by

Ikuti Jejak 300 Daerah Di Tanah Air, Pemkab SBB Sinkronkan Sistem Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah

-Ragam-224 views

Piru,N25NEWS.com – Mengikuti jejak 300 daerah di tanah air, Pemerintah Kabupaten SBB lewat Badan Perencana Pembangunan Daerah ( Bappeda ) menggelar bimbingan teknis pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Bidang Perancanaan Bagi Operator pengelola (SIPD), yang berlangsung di ruang pertemuan utama ,Kantor Pemerintah Daerah SBB, Desa Morekau, Kota Piru, pada Senin, (15/2/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati SBB, Drs Moh Yasin Payapo, M.Pd, Ketua DPRD SBB, AbdulRashid Lisaholith S.Pi, Sekretaris Daerah SBB, Mansur Tuharea SH, Ketua Bappeda SBB, Syamsudin Silawane, Para pimpinan OPD di lingkup Pemda SBB, sejumlah anggota DPRD SBB dan para peserta bimtek yakni, para operator SIPD dari Desa, Kecamatan, Pemda SBB dan DPRD SBB.

Saat ditemui disela- sela kegiatan, Bupati SBB, Drs Moh Yasin Payapo M. Pd menyatakan bahwa, ada dua target yang ingin dicapai oleh Pemkab SBB dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Bimtek SIPD) tersebut, yakni , Pemkab SBB menginginkan adanya satu persepsi, satu pemahaman terhadap sistem SIPD, setelah dipahami maka Pemerintah Daerah punya kepentingan agar bisa dilaksanakan dilapangan dengan baik.

Payapo menandaskan, hingga saat ini ada 300 daerah di Indonesia sudah jalankan sistem ini, karena itu, Ia bersyukur bahwa hari ini Pemda SBB telah meretas jalan bagi pelaksanaan sistem tersebut lewat pelaksana Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

” ini sepatutnya, pada intinya adanya sinkronisasi semua sistem mulai dari Desa, pokok pikiran DPRD dan Pemda semuanya ada dalam satu sistem, jadi sistem itu, dari bawah, dari samping dan dari semua, sehingga yang harus kelola itu di Bapedda itu, nanti hasilnya harus sinkron, sehingga tidak ada kesimpangsiuran pemahaman bagi semua yang berkepentingan di daerah ini” urainya.

Disingung jika terjadi Ketidaksingkronan antara program Desa, pokir DPRD dan Pemda, pasalnya program Desa akan tetap memprioritaskan Desanya, sementara Pokir DPRD memprioritaskan Dapilnya, dan Daerah tetap prioritastan Masyarakatnya, Bupati SBB menyatakan meski persoalan tersebut masih bersifat prediksi, tetapi jika terjadi persoalan tersebut,maka Pemda akan menempuh langkah – langkah antisipasinya.

Karena menurut Payapo, yang terpenting adalah, semua program terinput dalam satu sistem yang akan masuk dalam sistem.data Kementerian dalam Negeri, selain itu,semua program yang dilaksanakan adalah guna melaksanakan capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati SBB sehingga ketika program tersebut masuk tetapi tidak singkron, dengan RPJM dan Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati SBB maka akan ditolak.

Disingung mengenai harapan Pemda SBB terkait dukungan finansial terhadap SIPD, Bupati mengakui meski sistem keuangan daerah belum pulih, tetapi Ia mengharapkan dukungan finansial harus maksimal .

Penulis : Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi