by

Hindari Penyimpangan, Anggota DPRD SBB Minta Libatkan Masyarakat Dalam Pengelolaan DD & ADD

-Ragam-90 views

Reporter : Nicko

Editor : Redaksi

PIRU – Maraknya penyimpangan Dana Desa dan Alokasi Dana Dana Desa di Kabupaten SBB,membuat  anggota Komisi I DPRD SBB, Oktovianus Elly angkat bicara.

Dirinya meminta para Penjabat Kepala Desa dalam mengelola DD dan ADD tidak berdasarkan kepentingan pribadi semata tetapi harus memprioritaskan kepentingan Masyarakat.

Kepada N25NEWS.com Oktovianus Elly saat  ditemui di Kantor DPRD SBB belum lama ini menegaskan, jika Penjabat ataupun perangkat Desa tidak melaksanakan pengelolaan Dana Desa dengan sebaik- baiknya, bahkan menimbulkan pekerjaaan yang berujung pada temuan, maka mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di ranah hukum.

Menurut anggota DPRD SBB ini, kasus penetapan tersangka Bendahara dan Penjabat Desa Buano Utara pada kasus penyelewengan Dana Desa Buano Utara Tahun 2018, 2019, 2020  merupakan cambuk bagi seluruh penjabat Kepala Desa di SBB agar kedepan mengelola DD dan ADD dengan baik.

Selain itu katanya lagi, tujuan utama dari pengalokasian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah bagi pemberdayaan Masyarakat di Desa setempat.

Namun selama ini pihaknya menilai, proses pemberdayaan Masyarakat di tingkat Desa belum sepenuhnya tercapai.

Pasalnya ada beberapa Desa belum melakukan pemberdayaan kepada Masyarakat dengan baik sehingga prosesnya tidak maksimal.

Anggota legislatif dari Golkar ini juga menyoroti, proses pemberdayaan Masyarakat di Desa tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa faktor yakni, soal kemampuan manajerial Penjabat Kepala Desa dalam mengelola pemberdayaan ekonomi di Desa dan juga kesiapan Masyarakat Desa dalam menyambut pemberdayaan ekonomi tersebut.

“Sebagai Penjabat Kepala Desa yang baik, harus bisa meminets pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat secara baik, dan masyarakatnya desa juga harus memiliki antuasias untuk sama – sama memberdayakan dirinya agar pemberdayaan lewat Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dapat tercapai,jika diantara keduanya tidak ada kesepakatan yang baik dalam pengelolaan DD maupun ADD maka dipastikan keduanya tidak akan berjalan maksimal.”tukasnya.

Kedepan pejabat kepala Desa harus punya pengetahuan yang baik terhadap pengelolaaan ini, artinya kedepan Pejabat Kepala Desa itu bukan hanya diangkat begitu saja, tetapi harus dilihat sebaik-baiknya apakah mempunyai kemampuan untuk memenets Dana Desa ini atau tidak.

“Jadi Saya harapkan kedepan, Pejabat Kepala Desa itu adalah orang yang betul-betul punya kapasitas, termasuk kemampuan i dalam pengembangan usaha di bidang ekonomi, ” cetusnya.

Comment

Direkomendasi