by

Dianggap Tidak Koorperatif & Remehkan Wibawa Pemerintah Desa Pejabat Piru Pending Rekomendasi IMB Hongdiyanto Fransisca

PIRU,N25NEWS.com -Penjabat Desa Piru, Royanto Manupassa mengungkapkan alasannya melakukan penundaan/ pending terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa Piru, untuk mengurus Ijin Membangun Bangunan (IMB)milik pengusaha Hongdiyanto Fransisca.

Manupassa yang ditemui di Kantor Desa Piru, Jalan Lamboyane, Airnama, Kota Piru, pada Rabu, 30/9/2020 menyatakan, Hongdiyanto Fransisca dalam beberapa bulan kemarin, setiap ada laporan Masyarakat Desa Piru yang disampaikan kepada Pemerintah Desa terkait pengusaha itu, namun Saat Pemdes Piru menyampaikan panggilan kepadanya tidak pernah digubris.

Menurut Manupassa, panggilan yang disampaikan kepada Hongdiyanto Fransisca tersebut telah hampir mencapai sepuluh panggilan, namun panggilan tersebut tidak dihadiri dan tidak menghargai Pemerintah Desa Piru.

“Karena itu, Beta pending semua urusannya di Desa Piru, sampai yang bersangkutan datang untuk meminta maaf serta mencabut perkataannya yang mengatakan, kalau beliau tidak perlu dengan Pemerintah Desa Piru” ujar Manupassa mengutip ucapan Fransisca.

Manupassa mengungkapkan, karena saat dirinya memanggil Fransisca untuk memediasi masalah tanah, ada kalimat yang diucapkan Saya tidak peduli dengan Pemerintah Negeri Piru, sehingga masalah perdata tersebut tidak bisa ditindaklanjuti.

“Kan masalah perdata ini mau urus akang dimana??, Selain di pengadilan kan memediasi di Desa dulu” pungkas Penjabat.

Selain itu Manupassa menuturkan, ada juga persoalan kegiatan Pemerintah Desa Piru yang dihalangi pengusaha tersebut yakni pembangunan Mesjid yang akan dilakukan di Dusun Waimeteng Pante, dimana bagian depannya yang akan dijadikan lahan parkir adalah lahan milik Fransisca, tetapi tidak diberikan untuk proses pembebasan lahan.
Selanjutnya, saat Pemda mengalihkan pembangunan Rumah Ibadah tersebut ke Kawasan Pante Redi, yang bersangkutan ( Hongdiyanto Fransisca) juga memprovokasi pemilik lahan untuk tidak melepaskan lahannya dan menolak Pembangunan tersebut.

Bahkan menurut Pejabat Piru tersebut, berdasarkan informasi dari Masyarakat, kawat duri yang dipakai oleh Pemilik Lahan untuk memagari kawasan itu difasilitasi oleh Hongdiyanto Fransisca.

Manupassa menegaskan, keputusan yang diambil adalah kebijakan terhadap Masyarakat yang tidak menghargai Pemerintah Desa Piru, dan kebijakan ini bukan untuk pengusaha yang biasanya disapa Lili saja, tetapi juga kepada beberapa Masyarakat yang membangkang terhadap kebijakan Pemerintah Desa Piru, baik dalam hal mediasi maupun kebutuhan kebutuhanlainnya.

Penjabat menandaskan, Pihaknya tidak punya niat untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan IMB tersebut, karena itu dirinya meminta yang bersangkutan ( Hongdiyanto Fransisca) hadir di Kantor Pemerintah Desa Piru dan mencabut perkataan yang berkesan tidak menghargai Pemerintah Desa .

“Suratnya sudah Kita buat, tetapi Saya belum tandatangani” tukasnya.

Penulis :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi