by

Bertujuan Untuk Jelaskan 5 Syarat Permendagri No 52 Tahun 2014, 11 Indikator Hasil Tim Kajian Negeri Adat SBB Tidak Mutlak

PIRU,N25NEWS.com – Sebelas indikator yang dijadikan syarat penentu Negeri Adat hasil kajian tim Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Pimpinan Prof Tony Pariela , Dekan Fisip Universitas Pattimura Ambon, tidak mutlak menjadi digunakan sebagai syarat penentu Negeri Adat di Kabupaten SBB, pasalnya jika syarat tersebut digunakan secara mutlak untuk memverifikasi, maka dapat dipastikan banyak Desa di SBB tidak dapat beralih status menjadi Negeri karena banyak Desa tidak memenuhi semua indikator tersebut.

Adapun sebelas indikator tersebut adalah adalah: Memiliki Sejarah Negeri,Petuanan, Mata Rumah Asli Seram, Memiliki Pengelompokan Adat Dalam Negeri, Pemerintahan Adat , Batu Teon Negeri, Batu Pamali, Keanggotaan Saniri Batang Air, Keanggotaan Alune Wemale,Kelompok Patasiwa, Patalima, Miliki Relasi Pela Gandong.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ,Drs Moksen Pellu S.Pi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, (27/7/2020) membenarkan hal tersebut, Menurut Pellu, sebelas indikator hasil Tim kajian itu hanya untuk menterjemahkan lima syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri( Permendagri ) No 52 Tahun 2014.

Sebagai informasi, lima syarat yang telah ditetapkan dalam Permendagri No 52 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 disebutkan, Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati: Sejarah Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, Hukum Adat, Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

“Saya kasih contoh, pada pasal 5 ayat 2 Permendagri No 52 Tahun 2014 pada syarat pertama disebutkan sejarah Masyarakat hukum adat, kemudian diterjemahkan menjadi apakah Masyarakat hukum adat itu memiliki sejarah asal usul dari Negeri itu atau tidak, kalau misalnya di Negeri itu ada mata rumah A, apakah mata rumah tersebut memiliki relasi pelagandong atau tidak. Jadi yang 11 itu untuk menterjemahkan yang 5 ini” jelas Pellu.

Dijelaskan Pellu, sebelas indikator penentu hasil kajian tim Peneliti belum memiliki dasar hukum sementara 5 Syarat dalam Permendagri No 53 Tahun 2020 adalah dasar hukum.

Lebih lanjut Pellu menjelaskan, suatu Desa akan tetap menjadi Negeri Adat, kalau Desa tersebut memiliki syarat yang ditetapkan dalam Permendagri, misalkan dalam Permendagri disyaratkan harus memiliki wilayah adat, tetapi pada 11 indikator disyaratkan harus memiliki petuanan, memiliki keanggotaan Saniri batang air, jika Desa tersebut hanya memiliki petuanan tapi tidak memiliki keanggotaan saniri batang air maka tetap dia berhak menjadi Negeri adat.

Menurut Pellu jika salah satu Desa tidak memiliki salah satu atau beberapa syarat dari 11 indikator tersebut, bukan berarti Desa tersebut tidak bisa menjadi negeri adat.

Pellu menandaskan, kehadiran 11 indikator sebenarnya untuk mempermudah, karena dia menjelaskan 5 Syarat tersebut, misalnya kalau dalam syarat ke empat dalam Permendagri No 52 Tahun 2014 disebutkan harta kekayaan dan benda- benda adat.

” Tetapi pada 11 indikator disebutkan.ada Batu Pamali, Batu Teon Negeri, sehingga jika satu Desa telah memiliki salah satu dari ke dua unsur itu maka Dia akan tetap menjadi Negeri adat” tukasnya.

Reporter :Nicko.Kastanja

Editor : Redsksi

Comment

Direkomendasi