by

Aktifitas Kelompok Masyarakat Samasuru Ke SBB Dinilai Ilegal, Andrias Koly Tidak Paham Masalah Tapal Batas

-Ragam-228 views

MALTENG,N25NEWS.com -Membaca pernyataan Andrias Koly Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di media Terhadap N25 News tanggal 24 Agustus 2020 dimana Koly Meminta Pemkab SBB Responi Permintaan Masyarakat Samasuru. Senjutnya Andarias Kolly Nyatakan Sesuai SK Permendagri No 29 Tahun 2010.

Pernyataan Anggota DPRD SBB 2 priode ini ditanggapi oleh Advokat Muda Asal Negeri Samasuru Lukas Waileruny,SH.

Lukas Waileruny mengatakan Anggota DPRD SBB ini sangat keliru dalam memahami khirakhi perundang-undangan yang berlaku dalam Negara ini. Pasalnya status Negeri Samasuru ada dalam wilayah Pemerintahan Kabipaten Maluku Tengah sebagaimana

Putusan MK Nomor 123 Tahun 2009 yang yang menentukan batas Antara Kabupaten SBB dengan Kabupaten Maluku Tengga adalah di kali (sungai, air) Tala.
Dijelaskan lebih lanjut, berdasarkan Pasal 24 C UUD 1945 bahwa sifat putusan MK itu final sehingga tidak ada langkah hukum lainnya terhadap putusan itu.

Dijelaskan, status Negeri Samasuru adalah negeri adat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang PENETAPAN KEMBALI NEGERI SAMASURU SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

Wileruny sangat menyayangkan peenyataan Andres Kolly. Karena selain Perda sebagaimana disebutkan diatas Negeri Samasuru secara adat mempunyai teon negeri yakni Uru Amalatu, mempunyai Pela Dengan Negeri Iha dan Negeri Gandong dengan Negeri Kulur di Kecamatan Saparua.

Dikatakan, Masyarakat Negeri Samasuru bersedia meninggalkan Kabupaten Maluku Tengah dan berpindah ke Kabupaten SBB, hanya bila Pasal 24 C UUD 1945 tersebut telah dirubah atau dihapus dari konstitusi Negara Indonesia oleh Sudara Andres Kolly maka masalahnya menjadi selesai.

“Ya tidak mungkin karena kepentingan tapal Batas Malteng dan SBB kemudian Pemerintah dan DPR RI merubah atau menghapus pasal 24 C UUD 1945 namun yang dirubah adalah Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 123” Kata Lukas Waileruny.

ditegaskan, sepanjang putusan MK. 123 tidak berubah maka masyarakat Negeri Samasuru tidak pernah mundur sejingkalpun dan akan tetap melawan permendagri yang bertentangan dengan putusan MK.

Wileruny berharap aparat penegak hukum dalam hal Kejaksaan dan atau kepolisian bisa mengusut kasus tapal batas ini mulai dari terbit permndagri sampai implentasinya. Jika diusut maka akan semakin menarik persoalan tapal batas.

Terkait dengan status Negeri Samasuru yang menurut Pemda SBB adalah anak Dusun dari desa Elpaputih adalah sangat keliru karena Nama Samasuru sudah ada sejak dahulu kala, Negeri Samasuru Juga mempunyai Hubungan Pela dan Gandong.

Pernyataan status Samasuru sebagai anak dusun dari Elpaputih adalah merupakan pembodohan dan pembohongan publik yang dilakukan oleh Pemda dan DPR SBB termasuk beberapa orang Negeri Warga Negeri Samasuru yang tidak mengetahui dan paham akan jati sidiri mereka sebagai anak Negeri Samasuru Uru Amalatu.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan DPRD Maluku Tengah Mandul menghadapi Pemda dan DPRD SBB akan tetapi masyarakat Negeri Samasuru tidak mundur sejingkal menghadapi SBB(**)

Comment

Direkomendasi