by

3 Desa Menolak, Pelantikan Pejabat 8.Desa Persiapan Tinggal Menunggu Pengesahan Bupati SBB

-Ragam-791 views

PIRU,N25NEWS.com -Satu tahapan menuju alih status Delapan Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif akan dilalui yakni pelantikan Pejabat Kepala Desa.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten SBB, Moksen Pellu S.Pi yang ditemui di ruang kerjanya, pada Jumat, (24/7/2010) mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan fisik SK pengangkatan ke delapan Pejabat Kepala Desa tersebut, selanjutnya tinggal menunggu tanda tangan Bupati SBB, Drs Moh Yasin Payapo M. Pd yang saat itu sedang berada di Jakarta.

Pellu menandaskan, sebelumnya direncanakan 11 Desa persiapan yang akan dimekarkan, tetapi dalam proses selanjutnya ada tiga Desa Persiapan di Desa Tahalupu yang batal dimekarkan karena ada penolakan dari Masyarakat.

” Tiga Desa di Tahalupu yang batal dimekarkan adalah: Tihu, Tiang Bendera dan Tomi- Tomi, Disana ada terjadi penolakan dari Desa Induk, pasalnya karena rekomendasi pengalihan status Desa tersebut, dikeluarkan secara sepihak oleh Ketua BPD dan tidak melalui proses permusyawaratan di depan Masyarakat” urai Pellu.

Pellu mengungkapkan, karena penolakan dari Masyarakat Desa Induk tersebut maka Bupati SBB juga mengintruksikan dirinya, untuk melakukan penundaan terhadap tiga Desa tersebut sampai persoalan di Desa tersebut terselesaikan.

Hal tersebut juga diungkapkan Komisi I DPRD SBB, saat pertemuan Rapat Dengar Pendapat pada Kamis , (16/7/2020) DPRD meminta proses pengalihan status Definitif untuk delapan Desa Persiapan yang tidak bermasalah terus dilanjutkan, sementara tiga lainnya yang masih bermasalah dipending sehingga tidak terjadi polemik di Masyarakat.

Terkait kode registrasi wilayah Desa- Desa tersebut, Pellu menyatakan, register wilayah Desa tersebut telah ditandatangani di Provinsi Maluku sejak Masa Pemerintahan Gubernur Maluku sebelumnya, Said Assagaf bersama wakilnya, Zeth Sahubrua.

Dari telusuran informasi, setelah dilantik maka pejabat Kepala Desa tersebut harus berproses dengan Desa Induk untuk penentuan Wilayah Administratifnya, sementara itu DPRD SBB akan menggodok Perda pembentukan Desa- Desa Itu.

Pellu juga menambahkan, paska pelantikan itu, maka Pejabat Kepala Desa tersebut masih akan berproses di Desa Induk, karena Mereka belum mendapat kucuran dana dari Pusat maupun Daerah.

Reporter :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi